Lebih kurang 48 th. lamanya, warga negara indonesia mengetahui ujian kelulusan. namanya berbagai macam, namun mengusung tujuan yang sama, yakni lulus dari jenjang satu untuk meneruskan ke jenjang yang lain. ironisnya, tidak satu lalu dinilai sukses melakukan perbaikan kualitas pendidikan indonesia.
penasihat ikatan guru indonesia ( igi ), itje chodijah, menyebutkan bahwa sekian lama ujian penentu kelulusan ini cuma mencukupi agenda pemerintah untuk meneruskan proyek dengan aliran dana yang besar.
bila disebut kesuksesan un itu kesuksesan layaknya apa ? lulus seluruh itu disebut sukses ? itu cuma kesuksesan semu. sejak lama, un ini telah gagal, kata itje waktu didapati seusai jumpa pers proses un di kantor icw.
layaknya diketahui, ujian nasional ( un ) yang dikenal saat ini berawal dengan nama ujian negara pada th. 1965-1971, lantas pernah di ambil alih oleh sekolah serta dimaksud ujian sekolah pada th. 1972-1979. mulai th. 1980-2000, ujian sekolah diganti oleh evaluasi belajar step akhir nasional ( ebtanas ) dengan dalih mengendalikan mutu pendidikan nasional serta kembali digerakkan oleh pusat.
memasuki periode 2001-2004, ebtanas beralih nama jadi ujian akhir nasional ( uan ). lantas, mulai 2005 sampai sekarang ini, nama un yang dipakai dengan perbedaan aturan layaknya ada nilai batas kelulusan untuk setiap mata pelajaran serta rata-rata nilai dan memadukan dengan akumulasi nilai rapor serta ujian sekolah.
namun, pada prinsipnya, akan layaknya apapun, un ini tidak mutlak. bila disebut nasional, standar pendidikan layaknya apa yang digunakan ? standar sekolah kota tentunya, tutur itje.
perihal ini pasti tidak adil untuk daerah-daerah di luar ibu kota atau di luar pulau jawa yang mempunyai standar pendidikan jauh tidak sama. waktu disebut merata serta diberikan kisi-kisi yang sama, sebenarnya, perihal tersebut sukar jalan dikarenakan un ini bukan sekedar terbatas pada standar materi ujian.
saat ini soalnya sama seluruh. namun, pengajarnya yang mengajarkan materi itu kemampuannya berbeda, lantas anaknya yang diuji. cobalah pikirkan saja logikanya layaknya apa, ungkap itje.
karenanya, ia berikan anjuran supaya setiap unsur pendidikan baik guru, kepala sekolah, ataupun pengawas distandardisasi terlebih dulu. jika standar minimumnya terwujud serta ada patokan yang tentu, anak-anak memiliki hak diuji sesuai dengan standar yang ada.
lantas, un bisa saja sepanjang seluruhnya telah standar. ya guru, kepala sekolah, pengawas, serta sekolahnya sendiri, tuturnya.
sebenarnya, pemerintah sendiri mengklasifikasikan sekolah dengan sekolah unggulan, sekolah standar nasional, sekolah reguler, sekolah satu atap, dan sebagainya. namun, waktu ujiannya disamakan, masuk akal atau tidak layaknya itu, ungkapnya.
lantas, di luar penundaan un serta tehnis yang lain, ujian layaknya ini telah tidak mutlak. siswa belajar cuma untuk ujian, bukan hanya untuk menguasai satu perihal, tandasnya.