Perbincangan mengenai kurikulum 2013 berakhir, sekurang-kurangnya pada tataran politik. gagasan proses kurikulum 2013, yang kontroversial sebagian bln. paling akhir ini, diputuskan terus jalur terus serta biaya rp 829 miliar segera dicairkan.
itu simpulan pendapat akhir mini fraksi di komisi kali dpr masalah proses serta biaya kurikulum 2013 di jakarta. dari sembilan fraksi, tiga fraksi terang-terangan menyebutkan tidak setuju serta menghendaki proses kurikulum 2013 dipending, sekurang-kurangnya sampai juli 2014. ketiga fraksi itu yaitu partai keadilan sejahtera ( pks ), partai persatuan pembangunan ( ppp ), serta gerindra.
”enam fraksi setuju dengan catatan serta tiga fraksi tidak setuju. perihal lain layaknya sisa biaya kurikulum dapat dibicarakan pada peluang lain, ” kata ketua komisi kali agus hermanto.
walau setuju kurikulum 2013, ke-6 fraksi lain, golongan karya ( golkar ), demokrat, partai demokrasi indonesia perjuangan ( pdi-p ), partai amanat nasional ( pan ), partai kebangkitan bangsa ( pkb ), serta hati nurani rakyat ( hanura ), terus berikan persyaratan/catatan pada pemerintah sebelum saat kurikulum 2013 dikerjakan 15 juli 2013.
juru bicara fraksi golkar, otje popong djundjunan, menyebutkan, kurikulum 2013 terlampau mengedepankan pencapaian kompetensi lulusan serta cuma diisi standar isi, sistem, kompetensi lulusan, serta evaluasi/penilaian. itu punya potensi melanggar undang-undang sistem pendidikan nasional perihal standar nasional pendidikan.
kurikulum 2013 juga dinilai belum punya rancangan terencana serta terarah. oleh dikarenakan itu, kurikulum 2013 itu bukan hanya kurikulum baru, tetapi revisi kecil kurikulum tingkat satuan pendidikan ( ktsp ) yang sekarang ini berlaku. fraksi golkar menghendaki pemerintah berikan dokumen kurikulum 2013 yang lengkap, utuh, serta benar.
disamping itu, unsur pendukungnya butuh disediakan, terhitung biaya/anggaran proses kurikulum. ”kami mempersilakan kementerian pendidikan serta kebudayaan melaksanakannya bln. juli, dengan catatan seluruh kriteria di perhatikan serta mesti dipenuhi, ” kata popong, waktu membacakan pendapat fraksi.